Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pemkot Metro Gelar Rapat Koordinasi Bersama KPK RI

Pemerintah Kota Metro terus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berlangsung di OR Setda Kota Metro pada Kamis, (19/06/2025).
Rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan akuntabel.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi dan tindak lanjut atas pencapaian Kota Metro dalam sistem pencegahan korupsi.
Kasatgas Korsup Wilayah II KPK RI, Untung Wicaksono, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pemantauan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya oleh KPK RI melalui online pada tahun 2024.
“Ada sejumlah poin yang memang harus kita akselerasi kembali, baik dari sisi penerimaan daerah, layanan publik, hingga pengadaan barang dan jasa. Ini penting agar pemerintah daerah tetap berjalan sesuai regulasi dan prinsip good governance,” jelas Untung.
Untung juga menekankan bahwa pendekatan utama KPK dalam pelatihan pemerintah daerah adalah sisi preventif, bukan pada penindakan.
“Ketika penerimaan daerah kuat, maka kemiskinan fiskal akan meningkat dan berdampak langsung pada kualitas layanan masyarakat. Ujung dari semua ini adalah kesejahteraan ASN dan masyarakat,” ungkapnya.
Hal tersebut menurutnya dapat diwujudkan melalui pendidikan dan pencegahan, sebagaimana telah diarahankan oleh Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo Subianto.
Melalui rapat ini, Untung berharap kolaborasi yang terjalin baik antara KPK RI dan Pemerintah Kota Metro dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, serta mampu melahirkan generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan antikorupsi.
Sementara itu, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kerja sama yang diberikan KPK RI yang dinilai sinerginya sangat penting dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Untung Wicaksono dan jajaran KPK RI atas terselenggaranya rapat ini, serta apresiasi atas komitmen bersama dalam mendorong pencegahan korupsi di Kota Metro,” ujar Bambang.
Ia juga mengungkapkan bahwa KPK telah membangun sistem pelaporan melalui skema Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang terintegrasi di platform JAGA.ID, sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi.
Pada rapat tersebut, Bambang mengungkapkan bahwa capaian Kota Metro dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 menembus skor 89,48 yang mengantarkan Kota Metro ke posisi ke-5 tingkat Provinsi Lampung dan peringkat ke-170 secara nasional.
“Kami bangga dengan pencapaian ini, namun tentu saja tidak berhenti di sini. Capaian per intervensi area juga menunjukkan kemajuan yang positif,” katanya.
Tak hanya itu, perencanaan wilayah dan manajemen ASN berhasil mencapai 100%, sementara pengawasan APIP sebesar 92%, dan pelayanan publik di angka 88%.
“Capaian lain yang patut diapresiasi adalah penganggaran sebesar 83%, pengadaan barang dan jasa 78%, pengelolaan barang milik daerah 88%, serta optimalisasi pajak yang juga mencapai 88%.Pemerintah Kota Metro menilai capaian ini sebagai hasil dari sinergi yang kuat antarperangkat daerah,” paparnya.
Bahkan untuk memperkuat pencapaian pada tahun 2025, Pemkot Metro mengintensifkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan memastikan komitmen kepala OPD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal yang kuat.
Selain MCP, Pemerintah Kota Metro juga memperoleh nilai 70,26 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 yang saat ini telah menjadi indikator penting dalam menilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
“Pemkot Metro juga telah menyusun sejumlah rencana aksi sebagai tindak lanjut dari rekomendasi KPK. Rencana tersebut meliputi audit honorarium dan perjalanan dinas, penerapan (ADV)