LKPP apresiasi Kota Metro meraih skor ITKP 86,54 pada Q2 2025

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro atas pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).
LKPP mencatat hingga kuartal 2 (Q2) tahun 2025, Kota Metro berhasil meraih skor 86,54 pada penilaian ITKP atau masuk dalam kategori Baik.
Capaian ini diumumkan langsung oleh Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, dalam kunjungan Walikota Metro ke Gedung LKPP di Jakarta pada Jumat (08/08/2025).
Dalam pemaparannya Iwan juga menyebutkan bahwa salah satu indikator paling signifikan adalah skor 40 pada tingkat kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa), yang merupakan nilai maksimal.
Menurutnya, pencapaian tersebut mencerminkan kematangan sistem pengadaan di Kota Metro yang sudah berada pada level proaktif dari sisi struktur dan proses kerja.
“Masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, tetapi saya yakin Kota Metro memiliki potensi besar untuk meningkatkan pencapaiannya di masa mendatang. Saya juga yakin bahwa pencapaian ini adalah cerminan dari kerja kolaboratif yang kuat di antara pemangku kepentingan daerah,” ujar Iwan.
Lebih dari sekedar nilai, Iwan menekankan bahwa penerapan ITKP berperan penting sebagai alat ukur evaluasi secara menyeluruh terhadap siklus pengadaan pemerintah. Dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan, ITKP membantu mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan arah bagi perbaikan keberlanjutan.
Selain itu, ITKP juga memperkuat budaya profesionalisme dan integritas di kalangan pelaku pengadaan. Dengan sistem yang terukur dan transparan, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara yang lebih akuntabel dan efisien.
Walikota Kota Metro Bambang Iman Santoso yang hadir langsung dalam kunjungan tersebut, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen dan sinergi seluruh elemen Pemerintah Kota Metro dalam menyelenggarakan pengadaan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ia menegaskan bahwa penghentian tidak akan berhenti sampai di sini, dan akan terus mendorong penguatan kelembagaan dan sistem pengadaan yang adaptif.
“Kami sadar bahwa pengadaan adalah salah satu ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat kapasitas SDM dan digitalisasi proses pengadaan untuk memastikan pembangunan berjalan tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Bambang.(ADV)